TOPJURNALNEWS.COM - Apresiasi masyarakat terhadap langkah Kepolisian Resor Tapanuli Utara merespon pengaduan masyarakat atas dugaan penyelewengan keuangan negara atau korupsi sejumlah kades melibatkan camat di Tapanuli Utara mengalir.
Teks foto : Akademisi juga praktisi hukum Alboin Butarbutar SH, M. Hum diwawancara pada Senin, 21 Oktober 2024.. (Foto : TOPJURNALNEWS.COM/Jumpa Manullang)
Salah satunya dari akademisi juga praktisi hukum Alboin Butarbutar SH, M. Hum.
Menurut Alboin, pemeriksaan sejumlah Kades dan Camat tidak ada pengaruhnya dengan kondusifitas pelaksanaan Pilkada Tapanuli Utara seperti dilansir sejumlah media baru-baru ini.
"Polisi berhak memeriksa para kepala desa atas pengaduan masyarakat. Kades itu tidak ada kaitan dengan penyelenggara Pilkada. Seandainya ada kasus kasus lain misalnya gratifikasi atau korupsi, tentu polisi berhak memeriksa para kepala desa," kata Alboin diwawancara di Siborong-borong pada Senin 21 Oktober 2024
Alboin menyebut jika kades atau ASN lain tidak netral atau berpihak (ada indikasi) kepada salah satu Paslon itu urusan APIP selaku aparat pengawas instansi pemerintah.
"Apalagi ada tindakan pelanggaran pemilu itu bisa dinonaktifkan dulu, jadi kades yang menunjukkan ketidaknetralan itu harus diperiksa oleh inspektorat," kata Alboin
"Jangan-jangan mereka (kades) dan pejabat fungsional lain sudah terindikasi menggunakan anggaran desa untuk mendukung soah satu Paslon pada Pilkada," sambungnya.
Alboin berharap kepada pihak aparat penegak hukum di daerah itu jangan terpengaruh dengan suara-suara liar seakan-akan pemeriksaan ada upaya politisasi.
"Jadi saya menghimbau pihak kepolisian tetap melakukan tugasnya mengakomodir laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan penyelewengan keuangan negara selama ini," harap akademisi juga mantan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Pemkab Tapanuli Utara itu.
Respon Dumas
Diwartakan sebelumnya, Kepolisian Resor Tapanuli Utara merespon pengaduan masyarakat atas dugaan penyelewengan anggaran negara yang dikelola kepala desa di daerah itu.
"Pemanggilan kepala desa dan camat itu dilakukan atas laporan masyarakat dan LSM yang mana dalam laporan itu diduga kuat ada dugaan korupsi dari anggaran Dana Desa," terang Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu Walfon Baringbing SH diwawancara pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
Walfon mengatakan untuk menindak lanjuti laporan itu, tentu pihaknya akan terus melakukan penyelidikan apakah laporan terpenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi atau tidak.
"Untuk saat ini ada beberapa orang kepala desa dan camat di kabupaten Taput yang sedang diperiksa. Semua laporan yang kita terima untuk pembuktiannya kan harus diperiksa," katanya.
Tidak Berbau Politik
Disinggung isu pemanggilan itu telah digoreng-goreng sejumlah pihak beraroma kepentingan politik Pilkada, Walfon merespon bahwa murni tugas dan kewajiban Polri menganulir setiap pengaduan.
"Tidak ada hubungan pemeriksaan ini dengan kepentingan politik. Laporan itu sudah ada beberapa bulan yang lalu bukan setelah proses tahapan pilkada berlangsung," kata Walfon.
Kades dan Camat Diperiksa
Sebelumnya, salah satu media lokal melansir narasumber tak jelas. Dalam berita itu diinformasikan terkait sejumlah kepala desa yang dipanggil menghadap kepada Unit Tipidkor Polres Taput.
Para kepala desa dimaksud adalah Kepala Desa Parsibarungan, Kepala Desa Sigotom Nauli, Kepala Desa Hutaraja berikut Camat Pangaribuan.
Kemudian Camat Simangumban beserta 8 kadesnya yakni Simangumban Julu, Aek Nabara, Simangumban Jae, Silosung, Lobu Sihim, Dolok Sanggul, Dolok Saut dan Pardomuan.
Sementara Kepala Desa dari Tarutung antara lain Parbubu I, Huta Toruan III, Simamora, Siraja Oloan, Parbaju Julu Toruan, Parbubu Pea dan Parbubu II. (Jumpa Manullang)
