Selain di kawasan tersebut tidak adanya rumah masyarakat, jalannya juga tidak pernah dilalui. Mirisnya, proyek yang dikerjakan CV Bambang Tehnik tersebut menelan biaya sebesar Rp199.125.000 bersumber dari biaya APBD Pemkot Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.
Dikutip dari Topmetro.co, pembangunan jalan tersebut dikarenakan banyak ya tanah-tanah milik pejabat di Jalan Cekwan. "Iya bang, setahu saya banyak tanah milik pejabat Pemkot dan DPRD Tanjungbalai yang ada di kawasan itu. Padahal sepanjang jalan yang dibuat itu tidak ada satupun rumah penduduk. Aneh juga kalau Dinas PUPR Kota Tanjungbalai memaksakan diri untuk membangun jalan di daerah tersebut," kata seorang sumber warga Kecamatan Teluk Nibung yang tak bersedia namanya di sebut.
Pria berbadan kurus tersebut juga menuding pembangunan jalan Cekwan sarat dengan kepentingan. "Sangat jelas kelihatan, mana mungkin dibangun jalan yang tidak ada rumah penduduk kalau tidak ada kepentingan. Padahal masih banyak jalan rusak yang di perlu diperbaiki di Kota Tajung Balai ini," terangnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum R Effendi Maha menyayangkan pembangunan jalan yang dilakukan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai tanpa koordinasi dengan masyarakat.
"Uang pembangunan jalan itukan dari masyarakat, jadi harus dinikmati oleh masyarakat juga. Kalau ternyata masih ada Jalan yang benar-benar urgent harus diperbaiki, kenapa Dinas PUPR Kota Tanjungbalai membangun jalan yang di kawasan itu tidak ada penduduknya dan tidak pernah dilalui masyarakat. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi Dinas PUPR Kota Tanjungbalai," tegasnya.
Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, Kumpul Lubis yang dikonfirmasi tak bersedia berbicara banyak.
"Jangan ke saya, langsung ke Kabidnya saja," katanya dari balik panggilan whatsapp,"(tim).
