Dalam aksi tersebut puluhan massa DPW. ALAMP AKSI Sumatera utara yang di pimpin oleh Hendri Munthe selaku Ketua menggeruduk Kantor Kejatisu menyampaikan tuntutan mereka terkait dugaan praktik “Pungutan Liar” di Dinas Perhubungan Kab. Deliserdang.
Hendri menyampaikan, Praktik pungutan liar merupakan perbuatan yang sangat jelas bertentangan dengan undang-undang. Apabila praktik pungutan liar yang dilakukan tentunya hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.
"Tentunya penegakan hukum harus berjala sesuai koridornya tanpa ada "pandang bulu". Agar kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara yang kita impikan dapat terwujud" kata Hendri.
Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas berbagai macam dugaan praktik korupsi. Mulai dari penerapan undang –undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penylenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nevotisme dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Tahun 2001 Tentang pemberantas Tindak Pidana Korupsi."Namun Nampaknya Hal tersebut Tidak Menjadi Efek jera, sehingga diduga berbagai praktik korupsi masih marak terjadi di Sumatera Utara," Imbuhnya.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kami menemukan bahwa adanya dugaan “Pungutan Liar” di Dinas Perhubungan Deliserdang. Diduga telah terjadi dugaan praktik “Pungutan Liar” pada warga yang akan mengajukan uji berkala kendaraan bermotor. Dimana warga diduga dimintai uang sebesar Rp. 150.000-250.000. Padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, uji kendaraan bermotor telah digratiskan. Tak hanya itu, diduga bagi warga yang telah membayar, tidak perlu lagi mengikuti prosedur atau dengan kata lain kendaraan warga tersebut tidak perlu lagi di uji," papar Hendri dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 3 poin tuntutan yaitu:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas dugaan praktik “pungutan liar” di Dinas Perhubungan Kab. Deliserdang.
2. Panggil dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deliserdang terkait adanya dugaan praktik “pungutan liar” di Dinas Perhubungan Kab. Deliserdang.
3. Panggil dan Periksa Kasi Uji KIR Dinas Perhubungan Deliserdang terkait adanya dugaan praktik “pungutan liar” di Dinas Perhubungan Kab. Deliserdang.
Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Deli Serdang, Iskandar Siregar, dikonfirmasi wartawan melalui pesan whaatsaap, tidak menanggapi konfirmasi sampai berita ditayangkan, meski pesan yang disampaikan wartawan sudah ditersampaikan dengan tanda centrang dua.(lik)
