Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Forum Anggaran Rakyat Sumatera Utara (Farasut), M Yadi. Semestinya Kepala Bapenda Sumut selaku Pengguna Anggara (PA) bisa menjelaskan kepada publik soal tmuan BPK yang dimaksud. bukan diam yang malah smakin menimbulkan kecurigaan dimata publik.
" Ya disampaikan saja, kalau memang belum dipulangkan sampaikan belum. kalau sudah, sampaikan sudah dipulangkan. Artinya, penggunaan uang negara yang notabene uang rakyat itu harus transfaran. kan bukan pakai duit pribadi untuk mengerjakan proyek- proyek di Bapenda Sumut itu. Kita minta Kepala Bapenda Sumut selaku penanggung jawab di instansi yang dipimpinnya harus transparan," Kata Yadi, melalui pesan whatssap, Minggu (12/1/25).
Selain itu lanjutnya, sumber uang yang berasal dari pajak harus benar- benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai penyumbang. Saat ini tingkat kesadaran yang dituntut lebih besar kepada masyarakat, terutama dalam membayar pajak.
"Masyarakat dikejar kejar membayar pajak. Misalnya, disurati atau di kirimi pesan lewat wa untuk membayar pajak kenderaan. Dan dalam berbagai kesempatan Masyarakat seringkali dipersalahkan karena kurang kesadaran dalam membayar pajak. Disatu sisi, saat pajak sudah dibayar dan masuk dalam kas daerah dan dimasukkan dalam APBD, uang tersebut seolah milik pemerintah daerah. Kalau sudah dimasukkan dalam belanja dinas, maka itu sudah menjadi hak dinas pengelola kegiatan anggaran," ungkapnya.
Sementara katanya lagi, masyarakat yang bayar pajak tidak dapat memperoleh akses lagi untuk apa saja uang pajak mereka gunakan. Sudah seharusnya aparatur pemerintah yang harus dikuatkan kesadarannya dalam memahami bahwa uang APBD adalah hasil keringat rakyat.
"Jangan ada kesan seoalah - olah pemerintah Provinsi mencetak uang untuk dinas, dan dinas tidak harus memberikan penjelasan kepada rakyat yang bayar pajak kalau ditanya.
Sebelumnya diberitakan,Kepala Bapenda Sumut Achmad Fadly, menanggapi pemberitaan soal temuan LHP BPK tersebut melalui pesan whatssap, pada Jumat, (3/1/25), begitu banyak temuan ditempat mereka.
" Waduh banyak kali temuan kami ya bang," ujarnya.
Padahal, sebelum berita ditayangkan, wartawan sudah melakukan konfirmasi kepadanya, pada, Senin ((30/12/24), dan tidak direspon sampai berita diterbitkan, pada, Kamis (2/01/25).
Sebelumnya juga disampaikan, Seperti halnya tertulis pada buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut yang terbit pada 27 Mei 2024, disebutkan adanya beberaap temuan atas pemeriksaan APBD 2023, pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut.
Diantaranya, adanya ketidak sesuaian spesifikasi laptop pada pengadaan bus samsat keliling di Bapenda sebanyak 7 unit dengan harga Rp.16.892.500.00 per unit tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan . Berdasarkan kontrak spesifikasi laptop yang dipersyaratkan yaitu laptop dengan prosesor core i7 17-1165 GB. Sedangkan laptop yng diterima memiliki spesifikasi laptop dengan prosesor core i5-1235U.
Dari hasil penelusuran BPK atas dokumen voice pembelian laptop tersebut diketahui harga pembelian dengan spesifikasi core i5-1235U sebesar Rp.10.950.000,00 per unit. dngn demikina terdapat selisih Rp.41.597.500,00 (Rp.16.892.500,00 - 10.950.000,00, di x 7 unit). Dan BPK mengintruksikan untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp.41.597.500,00.
Kemudian, dalam buku LHP BPK tersebut juga menyebutkan, adanya denda keterlambatan atas pembayaran PBBKB belum dipungut pada 3 Wajib Pungut (WAPU) yaitu, PT PGI, PT AJP dan PT BBT, sebesar Rp.91.994.644,16.
Kemudian, ada juga, denda keterlambatan sebesar Rp. 55.193.700,00 pada pekerjaan belanja modal pada pengadaan bus samsat keliling dengan nilai kontrak Rp. 5.017.609.100,00.
Selain beberapa item diatas tersebut, BPK RI juga menyampaikan, soal pembangunan gedung kantor UPPD Medan Utara Bapenda Provinsi Sumut, dengan nilai kontrak senilai Rp.51.163.260.000,00. pelaksana PT BM, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan sebesar Rp. 175.622.226,98.
Kepala Bapenda Pemprov Sumut, Achmad Fadly, dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatssap, terkait dengan temuan LHP BPK tersebut pada, Senin (30/12/2024), Sampai berita ini diterbitkan, Kamis (2/01/25), belum memberikan klarifikasi.(lik)
