TOPJURNALNEWS.COM - Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, mengatakan fokus pada Inpres 01 Tahun 2025 dengan mengoptimalkan pemanfaatannya. Optimalisasi berarti memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas, seperti Sumber Daya Alam (SDA), anggaran, dan fasilitas.
Foto: Wakil Bupati Taput, Deni Lumbantoruan, di forum RKPD Kabupaten Taput. (topjurnalnews.com/dok. pemkab taput)
“Kita harus fokus pada Inpres 01 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Dengan melihat ke depan bagaimana peraturan tersebut dapat kita manfaatkan secara optimal," ujar Deni Lumbantoruan di forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Taput, di Aula Martua kantor Bupati, Jumat 14 Maret 2025.
Wakil Bupati Taput menguraikan, optimalisasi berarti memaksimalkan output dari input yang ada. Jika memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tentu hasilnya akan besar, tetapi tantangan justru terletak pada keterbatasan SDA, anggaran, dan fasilitas.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi anggaran butuh kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa agar pembangunan lebih efektif. OPD tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Anggaran daerah terbatas, tetapi dana desa masih tersedia. Oleh karena itu, Deni Lumbantoruan meminta kolaborasi antara OPD dan desa sangat diperlukan demi kemajuan pembangunan di Taput. Tidak ada lagi "kami", tetapi "kita" dalam membangun daerah ini.
“Kita harus mencatat tantangan yang ada dan mencari solusinya satu per satu. Saya berharap Musrenbang ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi menghasilkan poin-poin yang bisa dieksekusi. Jika ada hambatan, mari kita komunikasikan dan cari jalan keluarnya," imbuh Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menegaskan Laporan harus baik, data perencanaan harus akurat. Jangan menampilkan data yang belum valid atau verifikasi langsung. Laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dibuat dengan baik karena itu adalah bagian dari tanggung jawab. Selain itu, data yang digunakan dalam perencanaan harus akurat dan sesuai kondisi lapangan.
"Jangan hanya menampilkan grafik dan angka yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya sering melihat presentasi OPD yang datanya belum valid. Oleh karena itu, saya tekankan, jika data belum benar dan belum sesuai realitas, jangan ditampilkan. Gunakan data real-time atau minimal data yang akurat. Jika perlu, lakukan verifikasi langsung ke lapangan," tegasnya.
Selain itu, Deni menekankan kepada seluruh ASN menerapkan prinsip Tangguh, Tanggap, dan Trengginas dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Inovasi dan digitalisasi layanan publik harus terus ditingkatkan. Pelayanan publik perlu memanfaatkan teknologi digital agar lebih cepat, efisien, dan lebih baik.
Usai arahan Wakil Bupati, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah oleh Wakil Bupati dan beberapa Perangkat Daerah.
Forum ini dihadiri oleh Penjabat Sekda David Sipahutar, Asisten, Kepala Bappeda, pimpinan OPD, Kabag dan Camat serta para eselon III perangkat daerah se-Kabupaten Taput.
Forum RKPD ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menjaring aspirasi guna menyempurnakan rancangan RKPD yang selanjutnya akan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026. (bisnur sitompul)
